The best Side of reformasi intelijen
The best Side of reformasi intelijen
Blog Article
Begitupun lemahnya koordinasi komunitas intelijen dalam mengantisipias potensi ancaman ekonomi utamanya saat ini berupa penyelundupan,
Ongoing discussion in your home of Representative to the EIT Law revision expands the scope of hoax criminalization (Write-up 45C) by like prohibiting the distribute of Untrue information that triggers trouble/chaos (‘keonaran’) while in the Group.
Pendahuluan Sejak berakhirnya Perang Dingin, di mana ancaman non-tradisional lebih mengemuka ketimbang ancaman militer/tradisional, informasi intelijen menjadi lebih penting ketimbang persenjataan. Penting dipahami bahwa informasi intelijen adalah hasil antara. Hasil akhirnya adalah kebijakan. Suatu kebijakan akan semakin baik dan tepat, apabila mendapatkan masukan informasi intelijen yang baik pula-cepat dan tepat (velox et exactus). Informasi intelijen dapat dikatakan baik dan maksimal apabila proses penggalian informasinya berlangsung secara apik dengan informasi yang amat berharga, diolah kembali oleh analis intelijen yang amat ahli dan berpengalaman, diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang amat singkat dan akurat, kemudian dijalankan oleh pengambil kebijakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengguna ataupengambil keputusan membutuhkan kualitas analisis intelijen yang baik, agar ia dapat membuat keputusan yang tepat, mempersiapkan kapabilitas dan sumberdaya nasional untuk menghadapi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional.
Dan pada tahun 2000 telah ada dokumen dari Abu Jihad yang punya hubungan dengan Bin Laden, informasi tersebut telah dibagikan namun tidak ditindaklanjuti. Juga yang menjadi perhatian ialah tidak adanya koordinasi antar badan intelijen negara pada saat itu yang akhirnya menjadi malapetaka bagi kemanan nasional Indonesia. Pemerintah juga saat itu melakukan kesalahan fatal dengan memberikan amnesti kepada Ba’asyir dan juga pernyataan wapres yang seakan menjadi perlindungan bagi tumbuh kembang organisasi terorisme di Indonesia saat itu.
In their functions, Indonesian foundations founded by international persons or overseas authorized entities are obliged to have a partnership with the government and Indonesian CSOs. (Posting 48).
Together with the LPNKs, other establishments are fashioned by Legal guidelines and Presidential Restrictions as unbiased bodies. Theoretically, the difference between these unbiased bodies and LPNK is The very fact that they're coordinated below a specific ministry and instantly report to the President, Despite the fact that this could not essentially be the situation informasi lebih lanjut in practice. These types of entire body could possibly be proven from the promulgation of a specific law (e.g., the National Narcotic Company was fashioned by virtue of Presidential Decree No. 116 of 1999 on Nationwide Narcotic Agency as amended by Presidential Decree No. seventeen of 2002) or formed as part of Regulation to assist the fundamental coverage (e.
Recently, lots of reports performed by human rights businesses and Assume tanks have found civic Place in Indonesia is shrinking, at the very least inside the regions of flexibility of expression, peaceful assembly and Affiliation.
Hal tersebut disebabkan oleh pengertian bahwa intelijen bukan aparat penegak hukum, sehingga jika undang-undang intelijen selalu dikaitkan dengan penegakan hukum, maka kebijakan intelijen tidak mungkin dapat dijabarkan dengan benar pada tataran operasional.[twelve]
However, the Countrywide Human Rights Commission has taken ways to strengthen the protection of human legal rights defenders in Indonesia by issuing a guideline coverage for sectoral policies entitled ‘Norms Typical and Placing No. 6 on Human Rights Defenders in 2021. It includes a practical description and implementation of various human rights devices that serve as a guiding document for state administrators and also other stakeholders to carry out nationwide and Worldwide human legal rights obligations.
In mid-November 2015, the Governor issued the more lenient Gubernatorial Regulation No. 232/2015 to exchange the past regulation. Although the earlier regulation permitted only three spots in Jakarta for demonstrations, the new regulation presents that the 3 named spots are provided by the town administration for demonstrations.
Considering the fact that the start of your 1998 reforms, the force from civil Modern society to perform intelligence reform was not robust sufficient. In addition to the structural political transform which include democratic elections and amendments or cancellation of article content on the Structure and authoritarian laws, the primary safety sector challenges were only marginally tackled.
Indonesia has noticed dozens of cupboards because independence in 1945. While once the New Buy most cabinets remained unchanged for five years at any given time.
Dalam diskusi ini, para akademisi, peneliti, dan praktisi menyoroti empat aspek utama yang harus difokuskan dalam upaya reformasi intelijen Indonesia:
Knowledge sekunder juga dikumpulkan dari berbagai pihak untuk mengimbangi informasi baik dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga intelijen maupun dari luar lembaga intelijen (triangulasi facts).